Pada Intinya :
1. Purbaya menyampaikan pemerintah masih akan memantau perkembangan kondisi ekonomi sebelum mengambil keputusan mengenai tarif PPN. Ia menilai penurunan pajak tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat dampaknya terhadap masyarakat atau konsumsi, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi penerimaan negara dan ruang fiskal pemerintah
2. Accurate Online dapat membantu bisnis mengelola pencatatan transaksi dan laporan keuangan secara lebih terstruktur, sehingga pemilik usaha dapat memperoleh informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah Indonesia belum memiliki rencana untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam waktu dekat.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang karena penerimaan dari PPN berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program, termasuk subsidi dan bantuan kepada masyarakat.
Purbaya menyampaikan pemerintah masih akan memantau perkembangan kondisi ekonomi sebelum mengambil keputusan mengenai tarif PPN. Ia menilai penurunan pajak tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat dampaknya terhadap masyarakat atau konsumsi, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi penerimaan negara dan ruang fiskal pemerintah.
Penurunan PPN Bisa Memengaruhi Ruang Fiskal
Pernyataan tersebut muncul ketika Purbaya menanggapi rencana Jepang yang akan menurunkan pajak konsumsi makanan menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027. Kebijakan Jepang dilakukan sebagai salah satu upaya mendorong perekonomian yang telah mengalami perlambatan dalam waktu cukup panjang.
Namun, menurut Purbaya, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda. Pemerintah memilih menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus, seperti subsidi, bantuan langsung tunai, Program Indonesia Pintar, hingga berbagai insentif lainnya
Baca Juga : Mengenal Kertas Kerja Audit dan Fungsinya dalam Proses Pemeriksaan
1. Pemerintah Harus Menjaga Penerimaan Negara
Menurut Purbaya, apabila tarif PPN diturunkan tanpa perhitungan yang tepat, penerimaan negara berpotensi berkurang sehingga ruang pemerintah untuk membiayai program subsidi juga menjadi lebih terbatas.
2. Pengelolaan Utang Tetap Menjadi Perhatian
Selain penerimaan negara, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan utang. Utang masih dapat digunakan untuk mendukung perekonomian, tetapi pertumbuhannya harus tetap dikendalikan agar kondisi fiskal tetap sehat.
Pentingnya Pengelolaan Keuangan bagi Bisnis
Bagi pelaku usaha, perubahan kebijakan pajak seperti PPN dapat memengaruhi harga jual, biaya operasional, hingga perhitungan keuntungan. Karena itu, bisnis membutuhkan pencatatan keuangan yang rapi agar setiap perubahan dapat dianalisis dengan lebih mudah.
Accurate Online dapat membantu bisnis mengelola pencatatan transaksi dan laporan keuangan secara lebih terstruktur, sehingga pemilik usaha dapat memperoleh informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat
Penjualanonline.id mitra resmi penjualan Accurate
