Pada Intinya :
1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pekerja maupun pengusaha menjelang tahun 2027. Pemerintah kini mengatur mekanisme pengupahan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
2. Accurate Online dapat membantu perusahaan mencatat biaya gaji, tunjangan, dan potongan karyawan melalui fitur pencatatan gaji. Transaksi tersebut dapat terhubung dengan jurnal akuntansi dan laporan keuangan sehingga beban tenaga kerja lebih mudah dievaluasi
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pekerja maupun pengusaha menjelang tahun 2027. Pemerintah kini mengatur mekanisme pengupahan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Aturan ini memberikan pedoman mengenai pihak yang berwenang menetapkan upah minimum, indikator perhitungan, hingga keterlibatan dewan pengupahan dalam menentukan besaran upah.
Mengenal Jenis Upah Minimum dalam Aturan Terbaru
Berdasarkan Pasal 137, terdapat empat jenis upah minimum yang menjadi acuan dalam kebijakan pengupahan, yaitu:
– UMP: Upah Minimum Provinsi yang berlaku di tingkat provinsi.
– UMK: Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota.
– UMSP: Upah Minimum Sektoral Provinsi untuk sektor tertentu.
– UMSK: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota untuk sektor tertentu.
Gubernur memiliki kewenangan menetapkan keempat jenis upah tersebut. Namun, penetapan UMK dilakukan setelah UMP ditetapkan dan nominalnya wajib lebih tinggi dibandingkan UMP.
Bagaimana Mekanisme Penghitungan UMP dan UMK 2027?
Penetapan upah minimum tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator agar besaran upah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja.
Baca Juga : Tak Perlu Bolak-Balik Konfirmasi, Pantau Proses Bisnis dengan Accurate Online
1. Mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak
Pasal 138 menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Data tersebut bersumber dari lembaga pemerintah di bidang statistik.
2. Menggunakan Formula Penghitungan Upah
Pasal 139 mengatur bahwa penetapan upah dapat menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tersebut memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas 1.
3. Melibatkan Dewan Pengupahan
Pemerintah melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan dalam proses penetapan. Hasil survei KHL juga menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.
Persiapkan Anggaran Gaji Perusahaan dengan Accurate Online
Perubahan UMP dan UMK dapat memengaruhi perencanaan keuangan perusahaan, terutama bagi bisnis yang memiliki banyak karyawan. Pengusaha perlu mengevaluasi anggaran gaji agar pengeluaran tenaga kerja tetap terkendali tanpa mengabaikan kewajiban kepada pekerja.
Accurate Online dapat membantu perusahaan mencatat biaya gaji, tunjangan, dan potongan karyawan melalui fitur pencatatan gaji. Transaksi tersebut dapat terhubung dengan jurnal akuntansi dan laporan keuangan sehingga beban tenaga kerja lebih mudah dievaluasi.
Dengan Accurate Online, perusahaan dapat mengelola pencatatan keuangan secara lebih teratur, memantau biaya operasional, dan mempersiapkan strategi bisnis berdasarkan data keuangan yang akurat.
Penjualanonline.id mitra resmi Accurate!
