Di dunia bisnis, laporan keuangan yang rapi, jelas, dan mudah dipahami itu wajib hukumnya. Tapi, bagaimana caranya supaya semua orang—baik akuntan, auditor, investor, maupun pemilik bisnis—bisa “berbahasa sama” saat membaca laporan keuangan? Jawabannya adalah: dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Di Indonesia, SAK ini jadi acuan utama dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Nah, biar kamu makin paham soal SAK, yuk kita bahas mulai dari pengertian, fungsinya, jenis-jenisnya, sampai contoh penerapannya dalam dunia nyata.
Apa Itu Standar Akuntansi Keuangan?
Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah aturan baku yang digunakan dalam proses pencatatan, penyusunan, dan pelaporan informasi keuangan. Di Indonesia, standar ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), lewat Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
Awalnya, SAK dikenal sebagai Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang mulai berlaku tahun 1973. Seiring berkembangnya dunia bisnis dan pasar modal, prinsip ini terus disempurnakan, hingga pada 1 Oktober 1994 berubah nama menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyesuaikan dengan standar internasional seperti IFRS dan GAAP.
Fungsi Standar Akuntansi Keuangan
SAK bukan cuma formalitas, tapi punya banyak fungsi penting, antara lain:
Menyeragamkan laporan keuangan antar perusahaan dan sektor.
Memudahkan akuntan dalam menyusun laporan dengan struktur yang sudah jelas.
Membantu auditor dan pembaca laporan keuangan memahami isi laporan secara konsisten.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Dengan kata lain, SAK bikin semua pihak “bermain di lapangan yang sama” ketika bicara soal angka dan data finansial.
5 Jenis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Di Indonesia, SAK dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan skala usaha dan jenis entitasnya. Berikut 5 jenis SAK yang saat ini berlaku:
1. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
PSAK merupakan standar yang digunakan oleh perusahaan publik atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik. PSAK disusun berdasarkan IFRS (International Financial Reporting Standards) dan berlaku sejak 2012.
Standar ini cocok untuk perusahaan besar karena memungkinkan pengakuan dan pelaporan pendapatan, aset, dan kewajiban secara transparan dan sesuai kondisi ekonomi riil. PSAK juga sangat berguna untuk:
Meningkatkan daya banding antar laporan keuangan
Memberikan informasi berkualitas bagi investor
Menarik minat pasar modal internasional
2. SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
Kalau kamu punya bisnis kecil atau menengah yang belum melantai di bursa, maka standar yang cocok adalah SAK ETAP. SAK ini dirancang khusus untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, sehingga penyusunannya lebih sederhana.
Ciri khas SAK ETAP antara lain:
Tidak ada penilaian atas aset tetap dan aset tak berwujud
Laporan laba rugi bersifat komprehensif
Tidak perlu konsolidasi laporan keuangan
Mengandalkan judgement profesional saat audit
Cocok banget untuk UKM yang ingin tetap rapi dalam pencatatan keuangan, meski skalanya belum besar.
3. PSAK Syariah
Buat perusahaan atau lembaga keuangan yang menjalankan usahanya sesuai prinsip-prinsip Islam, maka PSAK Syariah adalah standarnya. PSAK ini disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan mengacu pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
PSAK Syariah menyesuaikan dengan akad-akad dan transaksi khas syariah seperti:
Mudharabah (bagi hasil)
Murabahah (jual beli)
Ijarah (sewa-menyewa)
Salam, Istishna, dan lainnya
Standar ini penting untuk menjaga agar laporan keuangan tetap sesuai syariat dan bisa diaudit dengan benar.
4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
SAP digunakan khusus untuk instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Laporan keuangan utama yang wajib disusun antara lain:
Neraca
Laporan Arus Kas
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Meskipun tidak bersifat publik seperti perusahaan terbuka, laporan keuangan pemerintah harus tetap bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.
5. SAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)
Terakhir, ada SAK EMKM yang dibuat khusus untuk para pelaku UMKM. Standar ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2018 dan lebih sederhana dibandingkan PSAK atau SAK ETAP.
SAK EMKM bertujuan untuk:
Membantu UMKM menyusun laporan keuangan dengan mudah
Meningkatkan kredibilitas bisnis UMKM
Memudahkan akses terhadap pendanaan (karena laporan keuangan rapi)
Dengan mengikuti standar ini, UMKM bisa lebih siap bersaing dan berkembang.
Contoh Penerapan PSAK: Kasus PSAK 72
PT Manufaktur Maju, perusahaan produsen alat elektronik, menjual produk lewat kontrak jangka panjang. Sejak 2024, perusahaan harus menerapkan PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).
Langkah-langkah yang dilakukan:
Identifikasi kontrak: Mengecek semua kontrak yang valid dengan pelanggan.
Identifikasi kewajiban pelaksanaan: Misalnya, mengirim 1.000 unit produk dalam 3 bulan.
Menentukan harga transaksi: Harga bisa tetap atau variabel tergantung diskon atau bonus.
Alokasi harga ke kewajiban pelaksanaan.
Pengakuan pendapatan: Diakui saat barang diserahkan ke pelanggan.
Hasilnya? Laporan keuangan perusahaan jadi lebih akurat dan terpercaya di mata investor dan auditor.
Kesimpulan
Standar Akuntansi Keuangan adalah fondasi penting dalam dunia keuangan dan bisnis. Dengan adanya berbagai jenis SAK, setiap entitas—baik itu perusahaan besar, UMKM, lembaga syariah, maupun pemerintah—bisa menyusun laporan keuangan secara tepat, sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
Penerapan standar ini bukan cuma soal kepatuhan, tapi juga soal transparansi, kredibilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
